Reaktorco.id, Jakarta — Gaji yang diterima anggota parlemen (DPR/DPRD) sangat fantastis. Gaji yang diterima para wakil rakyat ini mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Menurut Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR dan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015, gaji pokok anggota DPR berkisar antara Rp 4,2 juta sampai Rp 5 GajiDPRD DKI Jakarta 2022 tertuang dalam dokumen Kebijakan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang Tunjanganperumahan anggota DPRD Bintan Kepri Rp10 juta per bulan. Sebabgaji seorang anggota DPRD khususnya di Kabupaten Sumbawa semakin gede. Jika sebelumnya hanya menerima lebih kurang Rp 10 juta, sekarang bisa mencapai sekitar Rp 30 juta lebih dalam sebulan. Hal ini setelah adanya penambahan tunjangan penghasilan yang diterima para wakil rakyat tersebut sejak Oktober 2017 kemarin. Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. JAKARTA - Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk gaji dan tunjangan 575 anggota DPR periode 2019 – 2024. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Rabu 2/10 menyebutkan, pagu anggaran untuk DPR pada APBN Tahun 2020 mencapai Rp5,11 triliun. Sudah tentu, itu bukan hanya untuk gaji dan tunjangan wakil rakyat. Gaji dan tunjangan anggota dewan, bervariasi, dibedakan antara Ketua DPR, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR. Namun jika dirinci, seorang anggota dewan bisa menerima minimal sekitar Rp50 juta yang antara lain terdiri dari gaji pokok Rp4,2 juta, tunjangan istri Rp420 ribu, tunjangan anak 2 anak Rp 168 ribu, uang sidang/paket Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras per jiwa Rp30 ribu, tunjangan PPH Pasal 21 Rp 2,6 juta A. Gaji dan Tunjangan Tetap 1. Gaji pokok - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 2. Tunjangan Istri - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 3. Tunjangan anak 2 anak - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 4. Uang sidang/paket Rp 5. Tunjangan jabatan - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp 6. Tunjangan Beras Rp 7. Tunjangan PPh Pasal 21 Rp B. Penerimaan lain 1. Tunjangan Kehormatan - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 2. Tunjangan Komunikasi Intensif - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp 3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp 4. Bantuan Listrik dan Telepon Rp 5. Asisten Anggota Rp Fasilitas Kredit Mobil Rp per anggota per periode C. Biaya perjalanan 1. Uang Harian per hari a. Daerah Tingkat I per hari Rp b. Daerah Tingkat II per hari Rp 2. Uang Representasi per hari a. Daerah Tingkat I per hari Rp b. Daerah Tingkat II per hari Rp D. Rumah Jabatan 1. Anggaran Pemeliharaan - Rumah Jabatan Anggota RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp per tahun - Rumah Jabatan Anggota RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp per tahun 2. Perlengkapan Rumah Lengkap E. Pensiunan - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp Sumber Editor E Sulaiman Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Kab. Kuningan Jiwa, 2019-2021 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Kab. Kuningan Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Kab. Kuningan Jiwa 201920202021 PDIP777PKS554Partai Gerindra666PKB555PAN555DEMOKRAT222GOLKAR333PPP444PBB111NASDEM111 Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Kab. Kuningan Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Kab. Kuningan Pewarta Nurul Ikhsan Editor Heri Taufik – Kenaikan tunjangan anggota DPRD Kuningan mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya adalah Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kabupaten Kuningan. Menanggapi sorotan kenaikan gaji, digelar diskusi untuk mendapatkan titik terang dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Diskusi digelar pada Minggu 12/12 di Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Kuningan. Diskusi dihadiri langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila, Ketua DPRD Kuningan dan Ketua Fraksi DPRD Kuningan, Bappeda Kuningan dan narasumber lainnya seperti Ilham Ramdhani, selaku peneliti senior Kuningan Institute, akademidi Dr. Casnan, dan tamu undangan lainnya. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kuningan mengatakan bahwa diskusi yang digagas oleh Badan Buruh dan Pekerja PP Kuningan menyambut baik terutama untuk isu-isu yang hangat di Kuningan, apalagi membahas tentang UMK di Kuningan. “Diskusi-diskusi seperti ini seharusnya dikedepankan di Kuningan. Ini untuk menanggapi setiap permasalahan dan isu-isu hangat. Bahkan saya merasa diskusi ini penting dilakukan dalam menyampaikan aspirasi dibandingkan dengan berdemo. Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada para narasumber dan undangan yang sudah hadir. Semoga diskusi ini dapat memberikan pengetahuan dan jalan keluar untuk kemajuan kota Kuningan,” ungkap Harnida Darius dalam pembukaan diskusi. Anggi Alamsyah selaku Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kuningan mengatakan, diskusi digelar karena adanya kenaikan tunjangan anggota DPRD Kuningan yang tidak sebanding dengan keadaan Kuningan yang sedang dilanda pandemi. “Saya melihat bahwa kenaikan gaji Anggota DPR Kuningan adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini karena kondisi Kuningan yang sedang tidak baik. Bahkan UMK di Kuningan hanya naik 10 Ribu tapi tunjangan anggota DPRD naik sebesar 10 Juta,” tandas Anggi Ketua DPRD Kuningan mengatakan bahwa kenaikan tunjangan DPRD Kuningan adalah hasil kajian mendalam dari salah satu univesitas di Bandung. “Kenaikan gaji Anggota DPRD Kuningan didasarkan atas kajian mendalam dari Universitas Pasundan. Berdasarkan dari kepatutan dan kebutuhan di Kabupaten Kuningan, sehingga hasil kajian ini menjadi dasar dalam kenaikan gaji anggota DPRD Kuningan,” papar Nuzul Rachdy dalam mengawali diskusi. Sedangkan perwakilan dari Bappeda Kuningan mengatakan bahwa antara kenaikan gaji anggota DPRD dan buruh tidak dapat dibandingakan karena berbeda dalam penentuan besarannya. “Saya melihat jika gaji buruh dan gaji Anggota DPRD itu tidak dapat diperbandingkan satu sama lain, karena dalam penentuan gaji buruh dan gaji anggota DPRD itu didasarkan dengan kajian yang berbeda. Jika gaji anggota DPRD didasarkan dari pendapatan daerah, sementara jika gaji buruh ditetapkan oleh Provinsi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” ungkap Tatiek Ratna Mustika selaku Kabid Perencanaan, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kuningan. Peneliti senior Kuningan Institute, Ilham Ramdhani mengatakan bahwa sebenarnya kajian yang dlakukan oleh Universitas Pasundan tidak bisa disalahkan karena itu pasti dengan berbasiskan metode yang sudah direncanakan. “Saya mengapresiasi atas hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Pasundan, karena pasti didasarkan dengan metode penelitian yang direncanakan dengan baik dan matang. Namun saya menyayangkan emang tidak ada kampus yang kompeten di Kuningan sehingga dalam menentukan kajian untuk kenaikan gaji anggota DPRD Kuningana harus dari luar Kuningan,” tandas Ilham Ramdhani menanggapi diskusi Terakhir, diskusi di tutup dengan pemaparan Dr. Casnan yang menyampaikan tentang keterbukaan informasi publik. “Kenaikan gaji anggota DPRD Kuningan dan kenaikan gaji buruh itu sudah ada aturan yang jelas, namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa hal tersebut tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat tahunya ketika produk itu sudah jadi sehingga wajar jika banyak bermunculan pertanyaan-pertanyaan dari kalangan masyarakat,” ungkap Dr Casnan yang juga salah satu pimpinan Kampus STKIP Muhamadiyah Kuningan. – Sebagai seorang HR Manager dengan pengalaman 10 tahun, saya senang untuk memberikan informasi terbaru tentang gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan tahun ini. Dalam artikel ini, saya akan membahas topik-topik menarik yang berhubungan dengan gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari perspektif seorang HR Manager. Mari kita mulai! Anggota DPRD Kabupaten Kuningan pasti senang mendengar kabar gembira ini. Tahun ini, gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang telah bekerja keras untuk mewakili masyarakat dan memajukan daerah. Namun, seiring dengan kenaikan gaji ini, ada beberapa topik yang perlu diperhatikan agar gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan dapat dikelola dengan baik dan efektif. Sumber bing Besaran gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan tahun ini mengalami kenaikan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Namun, perlu diingat bahwa gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan tidak hanya terdiri dari gaji pokok, tetapi juga tunjangan dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk memahami dengan baik besaran gaji yang diterima dan bagaimana mengelolanya dengan baik. Topik 2 Pengelolaan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Tahun Ini Pengelolaan gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan tahun ini menjadi topik yang penting untuk dibahas. Dengan kenaikan gaji yang signifikan, anggota DPRD Kabupaten Kuningan perlu memastikan bahwa gaji tersebut dikelola dengan baik dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat perencanaan keuangan yang baik, mengelola pengeluaran dengan bijak, dan memprioritaskan penggunaan gaji untuk kepentingan yang lebih penting. Topik 3 Dampak Kenaikan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Tahun Ini Kenaikan gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan tahun ini tentu memiliki dampak yang signifikan bagi anggota DPRD Kabupaten Kuningan dan masyarakat. Dampak positifnya adalah anggota DPRD Kabupaten Kuningan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Namun, perlu diingat bahwa kenaikan gaji ini juga dapat mempengaruhi anggaran daerah dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi yang baik antara anggota DPRD Kabupaten Kuningan dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kenaikan gaji ini tidak berdampak negatif pada kebijakan dan anggaran daerah. Topik 4 Perbandingan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dengan Daerah Lain Perbandingan gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan dengan daerah lain menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa besaran gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan daerah, tetapi juga oleh kebijakan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang komprehensif untuk membandingkan gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan dengan daerah lain dan menentukan apakah besaran gaji tersebut sudah sesuai dengan standar nasional dan daerah. Dalam kesimpulan, kenaikan gaji anggota DPRD Kabupaten Kuningan tahun ini tentu menjadi kabar gembira bagi anggota DPRD Kabupaten Kuningan dan masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa kenaikan gaji ini juga memerlukan pengelolaan yang baik dan efektif agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anggota DPRD Kabupaten Kuningan dan masyarakat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan

gaji anggota dprd kabupaten kuningan